PELAKSANAAN DIGITAL GOVERNMENT SERVICES BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ali Tarmuji

Abstract


Pencanangan Jogja Cyber Province dengan konsep Digital Government Services (DGS) menunjukkan sikap yang jelas dari pemerintah Provinsi DIY untuk memanfaatkan TIK dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang menitikberatkan pada pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi melalui Pusat Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DIY memperluas tugas dan fungsinya untuk merangkul seluruh elemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam satu kegiatan Supply Chain Management yang baik. Kegiatan ini menuntut kesiapan dan kemampuan peningkatan skill tenaga kerja, lembaga-lembaga kursus keterampilan tenaga kerja, meningkatkan aksesibilitas pelaku bisnis yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensinya, lokasi transmigrasi yang membutuhkan penempatan, dan lain sebagainya. Selain itu Pusat Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DIY juga menjadi pusat bertemunya antara tenaga kerja yang membutuhkan lowongan pekerjaan dan para pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja. Pusat Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DIY juga menerapkan konsep One Roof by Systems yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di mana pelayanan kepada seluruh elemen rantai asupan ini dapat diberikan oleh berbagai institusi terkait, demikian pula akses dan distribusi tenaga kerja dapat dilakukan pada berbagai tempat. Penyusunan Detailed Technical Design (DTD) DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan langkah awal menuju implementasi DGS di lingkungan tersebut.

Penyusunan DTD memerlukan suatu sumber daya terutama data yang cukup kompleks, sehingga untuk mendapatkannya diperlukan beberapa metode. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode antara lain : wawancara dengan pimpinan Dinas Tenaga Kerja Provinsi D.I. Yogyakarta, studi pustaka di berbagai media dokumen yang dimiliki dinas dan pihak lain yang terkait, dan observasi ke lokasi khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian DIY. Data hasil dari pengumpulan tersebut akan disusun sebuah rancangan DTD DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian..

Tahap pelaksanaan DGS di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian telah masuk pada tahap penyusunan DTD DGS Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ini lebih dititiktekankan pada penyusunan landasan yang jelas menuju proses implementasi program-program unggulan dalam rangka mewujudkan Jogja Cyber Province khususnya penyelenggaraan layanan berbasis digital. Laporan yang disusun tersebut berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang layanan unggulan pada bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Daerah Istimewa Yogyakarta.


References


Peraturan Pemerintah Nomor 8, 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah RI, Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2, 2004, tentang Pembentukan Dan Organisasi Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY, Yogyakarta.

Instruksi Presiden Nomor 3, 2003, tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Pemerintah RI, Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6, 2003, tentang Renstrada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2004-2008, Pemda DIY, Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005, Blueprint Jogja Cyber Province 2005, Pemda DIY, Yogyakarta.

Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Visi misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.