ANALISIS KAJIAN STANDARISASI ISI SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Abstract
Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2003 yaitu mengeluarkan panduan isi pembangunan situs web Pemerintah Daerah. Tapi sayangnya pembuatan panduan tersebut dibuat dengan cara menganalisis 90 situs Pemerintah Daerah, dimana kondisi pembangunan web Pemerintah Daerah yang saat itu hingga saat ini masih terkesan asal jadi saja.
Semestinya Pemerintah dalam membuat standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, bukan didasarkan dengan cara menganalisa 90 situs yang sebelumnya dibuat dengan inisiatif masing-masing dan terkesan sia-sia. Hal ini diperburuk lagi dengan tidak dijadikannya panduan yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah dan pengembang dalam pembuatan isi situs web Pemerintah Daerah.
Penelitian ini membahas usulan standarisasi kebutuhan dari isi minimal situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang seharusnya dan sebaiknya ada pada sebuah web resmi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kebutuhan data dalam pengembangan sistem informasi.Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Departemen Komunikasi dan Informasi.,2002, Sisfonas 2010: Sisfonas sebagai Tulang Punggung Aplikasi E-Government.
Departemen Komunikasi dan Informasi Deputi Bidang Telematika,2002, Kerangka Konseptual Sisfonas versi 1.0 .
Departemen Komunikasi dan Informasi,2003, Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah.
Departemen Komunikasi dan Informatika, 2003 , Materi Penyuluhan SIMDK dan Telematika Bidang Hukum Tingkat Daerah, Jakarta.
Redaksi Basimpekab Kutai Timur, 2005 , Kebijakan dan Strategi Pengembangan E Government, Kutai Timur , Buletin E Government Kutai Timur.
Sugiono,2003, S tatistik Untuk Penelitian. Alfabeta:Bandung.
Supriansyah,Haris dan Kartoyo, 2006 , 30 Menit Menjadi Webmaster, Bandung, OASE Mata Air Makna Gedung Bumi Padjajaran.
Soendjojo,Hadwi,Kondisi Situs Web Pemerintah Daerah,
http://www.depkominfo.go.id/?pid=egov&cid=egov_001.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
The Indonesian ICT Institute. Peringkat Web Total Pemda Tingkat II.2007. http://www.eii-forum.org
I Putu Agus Swastika, M.Kom. , Ada Apa dengan e-Government?,
http://www.egovindonesia.com/index.php/artikel/6 ,
diakses 9 November
Dean J.Champion. Basic Statistic For Social Research.Newyork:Macmilan Publish Ci.Inc.1991.
Refbacks
- There are currently no refbacks.