Persoalan Kelembagaan dalam Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio di Jawa Tengah

Liliek Wiratmo

Abstract


Keluarnya Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2005 diharapkan menjadi pintu masuk bagi transformasi radio lokal yang dikuasai pemerintah menjadi radio pneyiaran publik lokal. Kehadirannya diharapkan menjadi kounter balik terhadap invasi program penyiaran swasta yang menekankan aspek komersial termasuk memberi ruang yang kecil bagi aspirasi masyarakat. Namun hingga tahun ke-12 sejak kelahirannya Undang-Undang Penyiaran yakni tahun 2002, transformasi ini belum terwujud sebagaimana harusnya. Penelitian ini mencermati masalah-masalah kelembagaan yang menghambat transformasi radio lokal yang dikuasai pemerintah menjadi radio publik lokal. Radio publik lokal sebagai mandat UU Penyiaran mencakup STOK, anggaran dan perijinan. Objek kajian ini mencakup 7 (tujuh) radio lokal pemerintah yang ada di Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan dengan focus group discussion. Penelitian ini menyumbangkan bagi perkembangan radio lokal publik yang dimiliki oleh publik.


Full Text:

PDF (Indonesian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



 Jurnal Ilmu Komunikasi terindeks di:

 

 

 


Copyright of Jurnal Ilmu Komunikasi ISSN 1693-3028 (print), ISSN 2407-8220 (online)

Alamat:

Kampus II UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281
Phone: (0274)485268

Fax: (0274)487147

Email: jik@upnyk.ac.id 

Web
Analytics View My Stats