Konglomerasi Media Antara Konvergensi Media dan Kebebasan Berpendapat

Muhammad Hilmy Aziz

Abstract


Di tengah maraknya praktik konglomerasi media, terselip beberapa permasalahan yang nampaknya sepele. Akan tetapi sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat yang kecenderungan tidak bisa lepas dalam mengonsumsi media. Terlebih dalam hal kebebasan pers dan berpendapat yang seakan masih terbelenggu walaupun telah lama berada pada era reformasi dan keterbukaan informasi. Hasil yang ditemukan dalam studi ini yaitu Media belum bisa mewujudkan ruang publik yang leluasa karena prosentase kepentingan pemilik media masih cenderung tinggi dibandingkan dengan warga; Media hanya dijadikan sebagai komoditas bisnis yang bisa meraup keuntungan dengan jumlah besar; Pemilik media yang juga sebagai konglomerat industri media telah mendapuk dirinya juga dalam dunia perpolitikan. Pemilik media hanya mengomando suara untuk disiarkan dan yang sesuai dengan kepentingannya. Segala bentuk konten yang ada diarahkan untuk bisa memobilisasi pendapat masyarakat untuk memiliki persepsi yang sama seperti kehendak pemilik media. Sehingga konten yang ada sangat tidak proporsional dalam menyajikan data, fakta yang sesungguhnya terjadi.


Keywords


Konglomerasi Media, Konvergensi Media, Kebebasan Pers, Kebebasan Berpendapat

Full Text:

PDF

References


Bartsch, Gerhard. (2008). Newspapers Must Diversify, Converge and Integrate. NEWSPAPER MAGAZINES, 1-2008. (http://www.quadtechworld.com/ downloads/thinktank/nm1_2008.pdf)

Cottam, Martha. et al. (2004). Introduction to Political Psychology, Chapter 6. New Jersey: Lawrence Erlbaum Association, Inc., Publishers.

David, F.R. (2004). Manajemen Strategis: Konsep. Edisi ketujuh. Jakarta: PT. Prenhallindo.

Epkamarsa, Hutama. (2014). Perkembangan Konvergensi Media di Indonesia. Naskah Ringkas Makalah Non-Seminar. Depok, Departemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Erianto, Dwi. (2016). Survei Litbang Kompas: Televisi, Dua Sisi Mata Uang. Kompas. com, 30 Maret. (http://nasional.kompas. com/read/2016/03/30/05374961/Survei.

Litbang.Kompas.Televisi.Dua.Sisi.Mata. Uang akses 16/02/18 – 21.20 WIB)

Fahrudin, Dedi. (2013). Konglomerasi Media: Studi Ekonomi Politik Terhadap Media Group. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurnal Visi Komunikasi, Volume 12 No. 1, Mei.

Francis C., Baldesari (2006). Systematic Reviews of Qualitative Literature. Oxford: UK Cochrane Centre.

Hanifan, Aqwam Fiazmi. (2016). Menancapkan Mars Perindo lewat Stasiun TV milik Pribadi. Tirto.id, 15 Februari. (https:// tirto.id/menancapkan-mars-perindolewat-stasiun-tv-milik-pribadi-nn akses 16/02/2018 – 20.29 WIB)

Haritajaya, Olyvie Bintang. (2017). Skripsi: Pembredelan Pers di Masa Orde Baru (1966-1998). Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.

Iklan Partai PERINDO (http://www.adstensity. com/service/compare - akses 16/02/18 – 21.23 WIB).

Karman,. (2013). Media dan Kepentingan Publik: Praktik Media Massa Menurut Teori Normatif. Peneliti Bidang Komunikasi & Media Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Jakarta, Badan Litbang SDM Kemenkominfo. INSANI, Vol. 2, No. 15 Desember.

Lewin, S. (2008). Methods to Synthesise Qualitative Evidence Alongside a Cochrane Intervention Review. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Lim, Merlyna. (2011). @crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia, Participatory Media Lab University of Arizona & Ford Foundation.

Malvi, Alvina. (2014). Skripsi: Representasi Citra Politik Iklan Hanura WIN-HT Bersih Peduli Tegas di RCTI. Jakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Martono, Joko. (2014). Kebebasan Pers di Indonesia pada Era Reformasi dan Ekonomi Politik Media. Peneliti komunikasi dan media di BPPKI Yogyakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. INSANI, Vol. 1, No. 1, Desember.

Norris, Pippa, (2000). A Virtuous Circle: Political Communications In PostIndustrial Societies. New York: Cambridge University Press.

Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. (2012). Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia). Laporan. Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tata kelola media di Indonesia melalui kacamata hak warga negara. Riset kerjasama antara Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation. Jakarta: CIPG dan HIVOS.

Putra, I Gusti Ngurah. (2004). Demokrasi dan Kinerja Pers Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada, Vol. 3, No. 2, Juni.

Sanusi, Hartinah., Hamzah, Djabir., Unde, Andi Alimuddin. Manajemen Media Televisi Fajar TV: Antara Bisnis dan Idealisme (Broadcasting Media Management of FAJAR TV: Both Idealism and Business). (http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/761 a5107f7981abffa899b367302a8b1.pdf)

Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of Communication, 49(1), 103-122.

Setiawan, Aria Aditya. (2013). Peran Media Massa dalam Meningkatkan Kualitas Kepemerintahan Lokal Berbasis Human Security di Kota Jayapura. Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 2, No. 2, p. 39- 48, Juni.

Sultani,. (2012). Pers Belum Bisa Memberikan Solusi. Kompas.com, 03 Februari. (http://internasional.kompas.com/ read/2012/02/13/01565786/pers. belum.bisa.memberikan.solusi akses 16/02/2018 – 17.38 WIB)

Surjomiharjo, Abdurrchman. (2002). Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Valerisha, Anggia. Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Waluyo, Djoko. (2014). Kebebasan Pers dari Pandangan Wartawan (PWI dan AJI). Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana Lokus.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen.

Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia dalam Tap. MPR No. 18 Tahun 1998.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers.




DOI: https://doi.org/10.31315/jik.v16i3.3203

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Ilmu Komunikasi




 Jurnal Ilmu Komunikasi indexed by:

   


Copyright of Jurnal Ilmu Komunikasi ISSN 1693-3028 (print), ISSN 2407-8220 (online)

Alamat:

Kampus II UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281
Phone: (0274)485268

Fax: (0274)487147

Email: jik@upnyk.ac.id 

Web
Analytics View My Stats