Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Program Pembangunan Daerah Wisata Pantai Pascabencana

Abstract

Gempa dan tsunami pada 17 Juli 2006, meninggalkan banyak catatan tidak hanya untuk masyarakat lokal tetapi juga untuk pemerintah daerah. Terdapat berbagai kebijakan khususnya pengembangan proses komunikasi untuk masyarakat lokal dari pemerintah daerah. Di Pantai Pangandaran, dalam program perencanaan awal setelah bencana, mereka menerima hibah dari pemerintah untuk pemulihan hidup mereka tetapi keterlibatan tersebut berhenti meskipun program ini berjalan selama lima tahun. Situasi yang berbeda terjadi di PantaiWidarapayung dan Pantai Parangtritis. Tidak terdapat program pemulihan terintegrasi di Pantai Widarapayung dari pemerintah Cilacap sampai sekarang, hanya beberapa penampungan dibangun kembali dan toko-toko. Bagi Pemerintah Bantul, mereka memiliki program untuk relokasi perdagangan ke lokasi baru dan menyusun beberapa aturan bagi stakeholder di sekitar Pantai Parangtritis. Walaupun program tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai program pemulihan bagi masyarakat setempat setelah bencana namunprogram relokasi membantu pariwisata yangada lebih baik dari sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Informan yang ada dikumpulkan sebagai representasi lembaga yang diwakili pemerintah daerah di Ciamis, Cilacap dan pemerintah Bantul dan masyarakat lokal di sana.