PENILAIAN SITUS PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, BENGKULU, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG

Abstract

Kebijakan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berisikan kewenangan daerah otonom memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dalam hal percepatan pengembangan potensi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat, terarah, serta berkelanjutan diharapkan memberikan nilai tambah tersendiri. Melalui  Inpres No. 3 Th 2003, pemerintahpun – dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika – telah menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional tentang pengembangan e-government. Implementasinya dalam teknologi informasi diantaranya adalah pengembangan situs web pemerintah daerah.

Menurut Catatan Depkominfo (2007) menunjukkan bahwa jumlah situs web pemerintah (pusat dan daerah) mencapai 224 buah. Sebanyak 201 situs dapat diakses, dan sisanya 23 buah situs tidak dapat dibuka (www.kominfo.go.id). Meskipun demikian, sampai saat ini isi dari situs pemerintah daerah yang sudah dibangun itu belum diidentifikasi secara jelas. Isi dari situs, seperti informasi apa saja yang disajikan, apakah layanan online yang disediakan, bagaimana keterlibatan masyarakat dengan proses pembuatan kebijakan publik secara online, seperti apa fitur-fiturnya, belum didata/dikaji secara sistematis. Padahal, dari data tersebut kita dapat memperoleh gambaran mengenai sejauh mana perkembangan implementasi e-government di Indonesia. Lebih jauh lagi, berdasarkan data itu dapat dirumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan isi situs pemerintah.

Penelitian kali ini dilakukan dengan melakukan kodifikasi kontent situs pemerintah daerah dari tingkat propinsi hingga kabupaten dengan tujuan mengetahui profil situs pemerintah daerah, mengeksplorasi isi/content yang terdapat pada situs pemerintah daerah, mengetahui perbedaan isi/content yang terdapat pada situs pemerintah daerah, dan mengevaluasi isi situs pemerintah daerah. Penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan wilayah kerja BPPI Depkominfo Jakarta. Metode analisa isi dan penilaian panelis dilaksanakan di DKI Jakarta, pelaksanaan in-depth interview terhadap pengelola e-government pemerintah daerah dilakukan di setiap provinsi tersebut.Semua situs pemerintah daerah yang berada di empat provinsi dijadikan populasi penelitian. Terdapat 12 buah situs yang aktif dan dapat di-coding dari 20 buah situs pemerintah daerah yang telah ditentukan. Untuk memperoleh cakupan informasi sesuai tujuan penelitian ini digunakan tiga pendekatan sekaligus yaitu pertama analisa isi (content analysis), lalu penilaian juri/panelis, dan ditambah wawancara mendalam (in depth interview).  Analisa isi terhadap situs pemerintah daerah merupakan instrumen penelitian utama, sementara penilaian juri/panelis dan wawancara mendalam digunakan untuk melengkapi temuan analisa isi. Coding instrument yang dibuat mengacu pada coding instrument yang dibuat pada penelitian Zhou (2004). Penelitian ini mereplikasi penelitian analisa isi terhadap situs pemerintah daerah yang dilakukan Zhou di Cina. Yang didalamnya terdapat tiga kategori koding utama yaitu tiga tipe utama e-government: e-governance, e-service, dan e-knowledge.

Hasil penelitian menemukan bahwasanya situs pemerintah daerah yang dijadikan obyek penelitian sangat kaya akan informasi. Dua per tiga (62.3%) hyperlink yang terdapat pada situs pemerintah menyajikan informasi yang berasal dari pemerintah (fungsi e-knowledge). Sementara jumlah hyperlink yang dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada pemerintah (fungsi e-governance) hanya seperempatnya (24.3%), dan hyperlink yang menyajikan layanan pemerintah secara online (fungsi e-service) hanya mencapai 13.4%.

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pembuatan kebijakan pengembangan isi situs pemerintah daaerah serta  sebagai tolak ukur objektif kuantitas dan kualitas isi situs pemerintah daerah.