Implementation of ERP in AKIP Evaluation System: A Case Study at The Ministry of Maritime Affairs And Fisheries

Abstract

Evaluasi kinerja pada instansi pemerintah merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, dan pengenalan permasalahan, serta mempersembahkan solusi atas masalah yang ditemukan guna meningkatkan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk pemerintahan di Indonesia, penilaian atas akuntabilitas kinerja merupakan sebuah cerminan organisasi dalam merepresentasikan kinerjanya, sehingga tidak mengherankan jika setiap instansi pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh tim evaluator. Baru-baru ini, MENPAN RB merevisi evaluasi AKIP ke dalam Peraturan MENPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 dengan banyak perubahan yang cukup fundamental. Hal ini berdampak pada perubahan strategi organisasi untuk mengembangkan evaluasi evaluasi guna dapat memprediksi nilai akuntabilitas kinerja dengan bantuan teknologi informasi berbasis ERP, seperti contoh kasus yang terjadi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini merupakan studi kasus bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ERP pada pelaksanaan evaluasi AKIP yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dari dukungan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi yang digunakan, tahap perancangan dan pengembangan perangkat lunak, serta implementasinya dapat digunakan pada pelaksanaannya AKIP pada Tahun 2022. seperti contoh kasus yang terjadi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini merupakan studi kasus bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ERP pada pelaksanaan evaluasi AKIP yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dari dukungan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi yang digunakan, tahap perancangan dan pengembangan perangkat lunak, serta implementasinya dapat digunakan pada pelaksanaannya AKIP pada Tahun 2022. seperti contoh kasus yang terjadi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini merupakan studi kasus bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ERP pada pelaksanaan evaluasi AKIP yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dari dukungan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi yang digunakan, tahap perancangan dan pengembangan perangkat lunak, serta implementasinya dapat digunakan pada pelaksanaannya AKIP pada Tahun 2022.