Penentuan Prioritas Tempat Pengungsian Erupsi Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman

Authors

  • Kirana Putri Prastika Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada
  • Muhammad Anggri Setiawan Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

DOI:

https://doi.org/10.31315/jilk.v2i2.3318

Abstract

Masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunungapi Merapi dan sekitarnya diharuskan untuk mengungsi karena letusan Gunungapi Merapi pada tahun 2010 yang lalu. Permasalahan yang muncul saat masa tanggap darurat adalah distribusi bantuan yang tidak merata. Kejadian ini menunjukkan kurangnya informasi terkait kebutuhan pengungsi yang diterima oleh masyarakat luas. Penentuan kelas prioritas tempat pengungsian dapat menjadi salah satu informasi yang berguna saat bencana terjadi. Parameter yang digunakan untuk menentukan prioritas tempat pengungsian antara lain demografi pengungsi, lokasi tempat pengungsian, zona tempat pengungsian dan fasilitas pendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi penentuan prioritas dan menentukan prioritas tempat pengungsian Erupsi Gunungapi Merapi. Penelitian ini menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot parameter dengan memberikan kuesioner perbandingan bepasangan ke 9 responden yang mewakili ahli kebencanaan dan pihak terkait penanganan kondisi tanggap darurat Merapi. Hasil menunjukkan bahwa demografi pengungsi merupakan faktor yang paling mempengaruhi dengan bobot 0,364. Hasil ini kemudian digunakan untuk menentukan prioritas tempat pengungsian menggunakan data primer dari observasi lapangan dan data sekunder dari Rencana Kontinjensi yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Sleman. Analisis berbagai faktor penentu dan skenario erupsi efusif maka tempat pengungsian diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Dari sejumlah 20 tempat pengungsian di Kabupaten Sleman, Barak Sindumartani merupakan tempat pengungsian yang berada pada urutan prioritas I. Artinya, Barak Sindumartani harus mendapatkan perhatian yang khusus ketika terjadi erupsi terlebih lagi apabila skenario erupsi 2010 terulang kembali.

References

Aull-Hyde, R., Erdogan, S., & Duke, J. M. (2006). An experiment on the consistency of aggregated comparison matrices in AHP. European Journal of Operational Research, 171(1), 290–295. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.06.037

Chaudhary, P., Chhetri, S. K., Joshi, K. M., Shrestha, B. M., & Kayastha, P. (2016). Application of an Analytic Hierarchy Process (AHP) in the GIS interface for suitable fire site selection: A case study from Kathmandu Metropolitan City, Nepal. Socio-Economic Planning Sciences, 53, 60–71. https://doi.org/10.1016/j.seps.2015.10.001

Das, R. (2018). Disaster preparedness for better response: Logistics perspectives. International Journal of Disaster Risk Reduction, 31, 153–159. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.05.005

Ghavami, S. M. (2018). Multi-Criteria Spatial Decision Support System for Identifying Strategic Roads in Disaster Situations. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 24, 23–36. https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2018.10.004

Goepel, K. D. (2010). BPMSG AHP Excel Template with multiple Inputs, 1–6.

Goepel, K. D. (2013). IMPLEMENTING THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AS A STANDARD METHOD FOR MULTI-CRITERIA DECISION MAKING IN CORPORATE ENTERPRISES – A NEW AHP EXCEL TEMPLATE WITH MULTIPLE INPUTS. Proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, 2(10), 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.13033/isahp.y2013.047

Huang, M., Smilowitz, K., & Balcik, B. (2012). Models for relief routing: Equity, efficiency and efficacy. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 48(1), 2–18. https://doi.org/10.1016/j.tre.2011.05.004

Ishomuddin. (2010). Jumlah Pengungsi Merapi mencapai 73 Ribu lebih. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/289910/jumlah-pengungsi-merapi-mencapai-73-ribu-lebih

Mei, E. T. W., Lavigne, F., Picquout, A., de Bélizal, E., Brunstein, D., Grancher, D., … Vidal, C. (2013). Lessons learned from the 2010 evacuations at Merapi volcano. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 261, 348–365. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2013.03.010

Nappi, M. M. L., & Souza, J. C. (2014). Disaster management: hierarchical structuring criteria for selection and location of temporary shelters. Natural Hazards, 75(3), 2421–2436. https://doi.org/10.1007/s11069-014-1437-4

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2012). Dokumen Kontijensi Erupsi Gunung Api Merapi. Sleman.

Proyek Sphere. (2004). Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana (Edisi Baha). Jakarta: PT Grasindo.

Riyanto, B. (2014). Development of Spatial Decision Support System for Relief Distribution Improvement : A Case Study in Bantul Regency, Indonesia. Universitas Gadjah Mada. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-018914-7.50017-8

Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. Decision Analysis. https://doi.org/10.3414/ME10-01-0028

Downloads

Published

2020-07-26

How to Cite

Prastika, K. P., & Setiawan, M. A. (2020). Penentuan Prioritas Tempat Pengungsian Erupsi Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman. Jurnal Ilmiah Lingkungan Kebumian, 2(2), 18–33. https://doi.org/10.31315/jilk.v2i2.3318

Issue

Vol. 2 No. 2 (2020): Maret 2020

Section

Artikel

License

Authors who publish with JILK agree to the following terms:

  1. Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.. that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)